Asas transparansi Pemerintah Desa Pegalangan Kidul dapat mewujudkannya melalui keterbukaan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui pula tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Menjadikan Desa Pegalangan Kidul sebagai desa digital juga mempermudah mewujudkan Asas transparansi dalam pemerintahan Desa Pegalangan Kidul. Masyarakat dapat mengetahui kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya melalui website desa Pegalangan Kidul. Seperti halnya APB Desa pegalangan Kidul, masyarakat dapat mengetahui dana apa saja yang di pergunakan dalam APB di desa Pegalangan Kidul.